Jenderal Bintang Lima, Sebuah Ironi

Artikel Ini Merupakan Artikel Diseminasi Makalah DPS YSNB 2 Karya M. Riza Damanik Pada tahun 1963, Bapak Bangsa Indonesia Soekarno dalam Pidato Trisakti menegaskan bahwa Indonesia harus: 1. Berdaulat secara politik 2. Berdikari secara ekonomi 3. Berkepribadian secara sosial budaya Keharusan agar bangsa melaksanakan Trisakti, salah satunya disadari oleh Bapak Bangsa bila “pangan adalah soal hidup-matinya suatu bangsa”. Karena itu harus dilakukan secara mandiri. Terlebih sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 dan 34 yang mengamanatkan bahwa negara harus berperan aktif dan bukan pasif dalam memakmurkan rakyat. Dimulai Era Presiden Soeharto Sayangnya setelah Bapak Bangsa itu telah tiada, Trisakti menjadi sebuah monumen yang terlantar. Diawali oleh Presiden Soeharto yang memasukkan modal asing ke Indonesia secara besar-besaran dan menjadikan hutang sebagai bukti kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia, hingga lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maka pemerintah selepas Bapak Bangsa dengan sengaja menyimpangkan tujuan awal negara. Negara tidak berperan aktif dalam memakmurkan negara, dan cenderung menyerahkan peran itu pada swasta. Karena itu negara kini dapat dikatakan telah berjalan diluar relnya. Hingga saat ini, setidaknya terdapat 14 sektor strategis yang dibuka pengusahaannya kepada perusahaan asing. Tabel. Rentang Maksimal Kepemilikan Asing di 14 Sektor Strategis Nasional http://imageshack.com/a/img577/5167/nxdz.jpg Note: Tabel disarikan dari Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang Daftar...

Read More