Kategori: Materi DPS

KATA SAMBUTAN DALAM DPS – 4 PERTAHANAN NON MILITER

KATA SAMBUTAN DALAM DPS – 4 PERTAHANAN NON MILITER 12 AGUSTUS 2017 Saudara Moderator dan para Pemakalah, Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas hari ini termasuk topik baru dan penting dalam rangkaian Diskusi Panel Serial kita dalam tahun ini, yaitu tentang Pertahanan Non Militer. Dalam sesi ini akan kita dengarkan paparan dari Bp Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno ( diwakili oleh Bp. Irjen Pol. Arkian Lubis ) dari Mabes Polri; Bp. Dr Siswo Pramono dari Kementerian Luar Negeri; dan dari Bp Mayjen Pur Soedarmo (diwakili oleh Brigjen TNI Didi Sudiana ) dari Kementerian Dalam Negeri. Rujukan pokok dalam wacana kita hari ini tentu saja adalah Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Selama ini rasanya belum banyak kita bahas bagaimana format, organisasi, dan prosedur kerja yang dicantumkan dalam norma konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketiga lembaga negara ini. Membahas keterkaitan antara norma konstitusi dengan undang-undang organik yang sudah ada akan semakin menarik jika kita ingat bahwa masih banyak undang-undang organik dalam bidang pertahanan yang belum selesai dibahas dan diundangkan, antara lain Rancangan Undang-undang Tentang Keamanan Negara, Rancangan Undang-undang Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, atau Undang-undang tentang Komponen Cadangan. Urgensi penyelesaian dukungan legislasi terhadap bidang pertahanan non militer ini semakin terasa sehubungan dengan kenyataan bahwa perang dalam dunia masa...

Read More

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERTAHANAN NON MILITER GUNA MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA

DISKUSI PANEL SERIAL – SERI 4 PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERTAHANAN NON MILITER GUNA MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA Sabtu, 12 Agustus 2017 Fenomena globalisasi adalah dinamika yang paling strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai dari berbagai bangsa termasuk bangsa Indonesia. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai ancaman yang berpotensi untuk mereduksi ataupun mengkikis tata nilai dan tradisi bangsa kita dan menggantinya dengan tata nilai pragmatisme dan popularisme asing. Di pihak lain, globalisasi adalah sebuah fenomena alami, sebuah fragmen dari perkembangan proses peradaban yang harus kita lalui bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fenomena globalisasi ini akan dijadikan sebagai acuan untuk mengulas penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kita pahami bersama bahwa saat ini konstelasi geopolitik global telah mengalami perubahan dan apabila tidak disikapi dengan tepat hal ini berpotensi menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Perubahan konstelasi geopolitik global ditandai dengan meluasnya peran dan kekuatan pertahanan bukan hanya dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Rusia, namun kali ini geopolitik global juga dipengaruhi dengan meluasnya peran dan kekuatan pertahanan Tiongkok. Meluasnya peran dan pertahanan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan yang berdampak pada kondisi geopolitik yang dihadapi Indonesia, sebagai contoh teraktual yaitu meningkatnya ketegangan di kawasan utara Laut Natuna Utara disekitar Laut Cina Selatan (LCS), selain itu di wilayah fasifik selatan semakin eksisnya negara-negara baru yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak...

Read More

MENGGALANG KETERPADUAN POTENSI RAKYAT DALAM KETAHANAN NEGARA BANGSA

Perspektif Historis Dr. Saafroedin Bahar Rangkuman Eksekutif Dalam kurun waktu yang cukup lama, peran rakyat dalam kehidupan bernegara – termasuk dalam bidang pertahanan keamanan – adalah bersifat pasif. Peran ini berubah drastis sewaktu sebuah negara kebangsaan didirikan, dimana keterlibatan seluruh rakyat merupakan kebutuhan. Masalah yang timbul dan harus diselesaikan adalah bagaimana caranya keterlibatan tersebut dituangkan ke dalam tatanan jika rakyat tersebut terdiri dari demikian banyak ras, suku, agama, dan golongan, dan hidup di kepulauan yang banyak dan tersebar di daerah yang luas. Masalah ini semakin kompleks sewaktu kehidupan masyarakat itu sendiri menjadi sasaran utama dari perang bentuk baru, perang subversi, asymmetric warfare, modern warfare, atau war by proxy, yang tidak segera dapat dikenal sebagai ancaman terhadap kehidupan negara kebangsaan. Pengantar Dalam kurun waktu yang cukup lama, pertahanan negara merupakan tugas sebuah kelas khusus dalam masyarakat, yaitu kelas prajurit atau kelas kesatria, yang dipimpin oleh para raja, panglima perang, atau para jenderal. Masyarakat sipil hanya memegang peranan pasif, baik sebagai penonton, prajurit rendahan, ataupun lebih buruk, sebagai korban. Para raja, para panglima perang, dan para jenderal inilah yang memikirkan, merancang, dan memimpin peperangan itu yang bertujuan untuk menundukkan musuh, secara kasar atau secara halus. Teramat sering para raja, panglima perang, atau para raja tersebut tidak peduli dengan korban masyarakat sipil yang jatuh dalam peperangan itu, yang biasanya mereka sebut sebagai ‘ korban sampingan’ ( collateral damage ). Pertahanan – atau...

Read More