MENDALAMI KANDUNGAN SEMANGAT PEMBUKAAN UUD 1945

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Moderator, para Pemakalah, dan hadirin serta hadirat sekalian,

Pagi ini kita akan membahas suatu tema yang bukan saja sangat menarik dan sangat mendasar, tetapi – yang anehnya –  juga kelihatannya agak jarang dibahas selama ini, yaitu “ Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm dalam rangka Penataan Sistem Tatanegara demi tegaknya NKRI.”

Kita beruntung akan mendengar paparan materi yang penting ini dari narasumber yang sangat mumpuni untuk berbicara mengenai tema ini, yaitu Sdr Ahmad Zacky Siradj, anggota Komisi III DPR RI.

Memang cukup mengherankan bahwa selama 72 tahun usia kemerdekaan kita, sebagian besar perhatian kita difokuskan kepada sila-sila Pancasila belaka – yang memang wajar – namun agak jarang kita menempatkan Pancasila itu dalam konteksnya, yaitu sebagai bagian menyeluruh dari Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, ada risiko kita memahami Pancasila tersebut di luar konteks. Mungkin hal inilah yang menyebabkan timbulnya fakta  bersimpang siurnya pemahaman kita mengenai Dasar dan Ideologi Negara ini. Kali ini kita berusaha mendalaminya secara lebih konsepsional dan lebih kontekstual, yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara  dalam konteks Pembukaan UUD 1945.

Sebagai pembuka kata, izinkanlah saya mengutip – dan merekonstruksi – beberapa arahan otentik yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945  serta Penjelasan Umum UUD 1945 – yang notabene sekarang sudah dihapus –  khususnya yang berkenaan dengan intisari kandungan isi Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebagai berikut.

  1. Hukum Dasar suatu negara terdiri dari Undang-Undang Dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Artinya UUD 1945 tertulis bukanlah satu-satunya rujukan jika kita ingin mengetahui Hukum Dasar Negara kita.
  2. Untuk mempelajari Hukum Dasar, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang Dasar, tetapi juga harus menyelidiki bagaimana terjadinya, bagaimana prakteknya, bagaimana keterangannya, dalam suasana apa teks tersebut dibuat, dan bagaimana suasana kebatinannya ( geistlichen Hintergrund ). Artinya adalah merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi setiap orang yang ingin mempelajari Hukum Dasar kita untuk memahami benar-benar bukan saja risalah sidang-sidang BPUPKI-PPKI yang memuat original intent dari para Pendiri Negara, tetapi juga konteks filsafat dan konteks kesejarahannya.
  3. Ada empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:
  • Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
  • Negara yang berkedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
  • Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur itu.
  1. Tugas konstitusional Pemerintah Negara Indonesia ada empat butir yaitu  : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  2. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan  dalam pasal-pasalnya.
  3. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan.Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan negara baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara.

Artinya, kita harus memahami keseluruhan Hukum Dasar kita tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik Pembukaan, pasal-pasal UUD 1945 yang tertulis, Penjelasan Umum dan penjelasan pasal-pasalnya, latar belakang terbentuk dan suasana kebatinannya, serta bagaimana pelaksanaannya ke dalam kenyataan. Implikasinya, mengubah satu komponen saja akan menghilangkan ciri khas dan identitas Dasar dan Ideologi Negara itu.

Dalam hubungan ini kita beruntung memiliki risalah lengkap dari wacana para anggota dari dua badan yang menghasilkan keseluruhan materi tersebut, yaitu BPUPKI- PPKI, yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Negara R.I. paling akhir tahun 1998. Edisi paling akhir ini telah dicetak ulang oleh Aliansi Kebangsaan.

Sekiranya pemahaman ini bisa diterima, mungkin ada pengaruhnya secara substantif bukan saja pada keseluruhan peraturan perundang-undangan dalam bidang politik, tetapi juga pada hukum materil dan hukum formil yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili uji materi terhadap undang-undang. Rujukan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili uji materi undang-undang jelas tidak boleh lagi terbatas pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 belaka – baik yang asli maupun yang telah empat kali diamandemen – tetapi juga keseluruhan geistliche Hindergrund dan dinamika perkembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika kita perhatikan baik-baik keseluruhan kandungan Pembukaan UUD 1945 tersebut akan terlihat konsep-konsep dasar berikut : 1) Persatuan; 2) Keadilan Sosial; 3) Kedaulatan Rakyat; 4) Permusyawaratan perwakilan; dan 5) Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, isi Pembukaan UUD 1945 tersebut secara substantif adalah sama dengan Pancasila, dengan beberapa catatan sebagai berikut.

Pertama, ada tiga istilah kunci yang disebut secara berulang, yaitu : persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat;

Kedua, istilah “ kedaulatan rakyat” – yang tidak termasuk dalam salah satu sila      Pancasila – disebut secara khusus disamping “ kerakyatan berdasar permusyawaratan/ perwakilan”.  Artinya, sila keempat Pancasila  lebih bersifat prosedural dalam kehidupan demokrasi, yang harus dikaitkan dengan hal yang lebih substantif dalam kehidupan bernegara, yaitu lokasi kedaulatan tertinggi, yang berada dalam tangan Rakyat. Dalam hubungan inilah bisa kita mengerti pentingnya status konstitusional dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

Ada suatu norma konstitusional yang disebut secara khusus dalam hubungan dengan asas “ kedaulatan rakyat” ini yaitu posisi istimewa desa dan daerah yang setingkat, yang disebut dengan berbagai nama seperti nagari, huta, marga, atau dalam bahasa Belanda volksgemeenschap. Walaupun tetap merupakan bagian dari keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang asli secara kategoris menegaskan bahwa :  “ -daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap senagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan menghprmati hak-hak asal usul daerah tersebut.”  Kenyataan menunjukkan bahwa telah beberapa kali Pemerintah dan DPR RI membuat berbagai undang-undang yang melanggar hak asal usul dari desa dan daerah yang setingkat ini, yang bukan saja telah merugikan hak-hak masyarakat desa, tetapi juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, serta dikuasainya daerah-daerah yang luas oleh korporat-korporat yang hanya bekerja untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Ketiga, dalam Pembukaan UUD 1945 antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terdapat tanda baca  koma (,), sedangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menerangkan kandungan isi Pembukaan tersebut kedua istilah tersebut merupakan kalimat majemuk, dalam arti harus difahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Walaupun kelihatannya hal ini hanya merupakan sekedar masalah redaksional, namun tidak mustahil juga akan mempunyai implikasi yang serius.

Saya memahaminya bukan sekedar sebagai masalah redaksional belaka tetapi lebih merupakan masalah filsafat dan ideologi yang serius. Disatukannya kedua istilah kunci tersebut dapat berarti bahwa sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa  – tidaklah dimaksudkan sebagai konsepsi theologis, yang tentu saja merupakan ranah dari ajaran agama-agama, tetapi lebih sebagai moralitas kenegaraan. Bukanlah tanpa makna bahwa para Pendiri Negara secara kategoris dalam hubungan ini menyebutkan bahwa “ mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Pendalaman dan penjernihan semangat Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundenralnorm ini perlu kita resapkan benar-benar, oleh karena semangat itulah yang harus masuk sebagai landasan pembenaran  filsafati dari setiap rancangan undang-undang yang akan diajukan Pemerintah atau DPR RI.  Sebaliknya hal itu juga berarti bahwa setiap rancangan undang-undang yang mengabaikan semangat tersebut, sesungguhnya sudah mengandung cacat konstitusional sejak tahap yang paling awal.

Dalam hubungan ini, dari perspektiif kesejarahan dapat dimengerti bahwa kandungan semangat Pembukaan UUD 1945 yang demikian penting belum dapat kita tindaklanjuti dalam era Perang Kemerdekaan antara tahun 1945 – 1949. Semangat tersebut juga belum dapat kita tindaklanjuti setelah pengakuan kedaulatan dan setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat berdasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Semangat tersebut juga belum dapat kita tindaklanjuti setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Artinya, hampir 15 tahun setelah diundangkannnya UUD 1945, semangat Pembukaan UUD 1945 tersebut belum bisa kita wujudkan ke dalam kenyataan.

Seyogyanya, setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang kita sudah bisa mewujudkannya secara terencana dan terkendali. Namun kenyataannya hal itu juga tidak terlaksana. Segera setelah Dekrit tersebut Pimpinan Negara mengumumkan doktrin Demokrasi Terpimpin, yang disosialisasikan melalui rangkaian Indoktrinasi Manipol Usdek, serta pengkultusan pribadi Pemimpin Besar Revolusi sebagai Presiden Seumur Hidup. Ketua MPRS bahkan diangkat sebagai menteri, pembantu Presiden. Seperti kita ketahui, keseluruhan era ini, yang berlangsung sampai tahun 1967, sangat intensif dipengaruhi oleh ajaran Marxisme- Leninisme/Komunisme, yang substansi nilainya kita sadari bertolak belakang dengan semangat Pembukaan UUD 1945, serta membuka kesempatan untuk terjadinya aksi pemberontakan Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia. Arus balik terhadap gerakan ini telah menyebabkan berakhirnya era Demokrasi Terpimpin.

Setelah tahun 1967, era Orde Baru mengusahakan untuk melaksanakan Pancasila “ secara murni dan konsekuen”, yang pada suatu sisi meniadakan pengaruh ideologi Marxisme- Leninisme/Komunisme, pada sisi yang lain berusaha menjabarkan dan mensosialisasikan Pancasila tersebut, baik dalam rangkaian Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dengan membentuk sebuah badan khusus untuk itu,  maupun dengan mengembangkan Strategi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun,  Doktrin Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Suatu kritik yang lazim ditujukan kepada era ini adalah maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ), serta bangkitnya lapisan konglomerat, yang akhirnya terbukti hanya mementingkan diri dan kelompok mereka sendiri. Era ini runtuh seiring dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, yang mengawali era Reformasi.

Saya percaya kita semua mengetahui benar-benar perubahan yang dibawa oleh era Reformasi sekarang ini. Tentu ada hal-hal yang positif, seperti pembatasan masa jabatan presiden, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, atau dicantumkannya jaminan hak-hak asasi manusia. Namun dari aspek Dasar dan Ideologi Negara, banyak hal yang dirasakan perlu direnungkan kembali karena bisa dianggap telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah konstitusional yang substantif, yang pada saat ini dirasakan sebagai faktor penyebab dari berbagai masalah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara,  antara lain: 1) dihapuskannya Penjelasan Umum UUD 1945, sehingga secara formal Pembukaan UUD 1945 bisa ditafsirkan dengan cara apapun; 2) direduksinya status Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi sekedar  sebuah lembaga yang merupakan himpunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; 3) ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara; 3) dihentikannya rangkaian penataran Pancasila; 4) dibentuknya demikian banyak undang-undang yang bersemangat neo-liberal, yang melanggar semangat Pembukaan UUD 1945.

Dengan kata lain, walaupun secara formal Negara kita sudah berusia 72 tahun, namun hanya dalam beberapa dekade saja kita benar-benar berusaha menindaklanjuti semangat Pembukaaan UUD 1945 tersebut secara koheren dan konsisten. Dalam waktu yang cukup lama kita bahkan melanggar dan mengabaikan semangat dan rumusan yang mempunyai legitimasi tinggi dalam masyarakat dan Bangsa kita. Adalah kewajiban kita semua untuk mengadakan koreksi konstitusional secara mendasar.

Kita patut bersyukur, bahwa terhadap hal-hal yang memerlukan kaji ulang tersebut telah timbul prakarsa positif yang jika ditindaklanjuti akan dapat memperbaiki berbagai kelemahan ideologis era Reformasi ini, seperti : 1)  telah ada kesepakatan informal di antara partai-partai untuk mengadakan amandemen terbatas terhadap UUD 1945; 2) telah diadakan Konvensi Nasional untuk merevitalisasi GBHN; 3)  telah ada gerakan untuk kaji ulang UUD 1945; 4) telah timbul rangkaian uji materi ke  Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa undng-undang yang dinilai melanggar UUD 1945; 5) telah dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP PIP); dan 6) telah mulai timbulnya gairah untuk menelaah kembali Pancasila dalam rangka Pembukaan UUD 1945.

Akhirnya ada suatu masalah yang harus kita jawab bersama, yaitu : bagaimanakah caranya auntuk menindaklanjuti secara sistemik Pancasila sebagi Dasar dan Ideologi Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut ? Selama ini telah ada berbagai pendekatan dalam menjawab pertanyaan ini, ada dengan jawaban filsafati, ada dengan jawaban antropologi, dan ada dengan jawaban etika politik.

Seluruhnya itu benar, hanya belum memenuhi kebutuhan untuk menindaklanjutinya sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Dalam hubungan ini jangan kita lupakan bahwa istilah Staatsfundamentalnorm adalah suatu istilah hukum, yang terkait dengan Stufenbautheorie des Rechts dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Aliansi Kebangsaan telah mengkaji hal ini beberapa waktu yang lalu, dan berpendapat bahwa pendekatan teoretikal yuridis ini memberi peluang besar untuk menindaklanjuri Dasar dan Ideologi Negara tersebut secana terencana dan terarah. Sebabnya adalah oleh karena teori ini bertitik tolak dari pendirian bahwa sistem hukum itu bertingkat, dari tingkat yang paling tinggi – seperti Staatsfundamenttalnorm tersebut di atas – sampai tingkat yang paling rendah, seperti peraturan daerah kabupaten dan kota. Peraturan yang statusnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hubungan ini kita beruntung dengan diajarkannya  Ilmu Perundang-undangan di beberapa perguruan tinggi. Jika tidak ada halangan, kita akan mengacarakan masalah ini pada DPS Seri 8 tanggal 2 Desember 2017.

Digunakannya prinsip-prinsip ilmu perundangan ini mempunyai satu manfaat lain, yaitu membantu kita semua untuk menyegarkan kembali semangat penyelenggara Negara yang dipesankan wanti-wanti oleh para Pendiri Negara agar meninggalkan semangat perseorangan – egoisme, individualisme, hedonisme – yang kelihatannya melatarbelakangi demikian maraknya korupsi yang terjadi hampir di segala lini pemerintahan negara.

Demikianlah beberapa butir pemikiran sebagar urun rembug dalam sesi sekarang ini.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakutuh.

Jakarta, 21 Oktober 2017.

Ketua Pembina YSNB / Ketua Umum PP  FKPPI,

Pontjo Sutowo.