8 AGUSTUS 2017.
Pontjo SUTOWO
Hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkanlah saya pertama-tama mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kita sekalian dalam FGD pertama dari rangkaian FGD yang kita adakan dalam rangka Simposium Nasional Kebudayaan, yang diprakarsai bersama oleh Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat ( PPAD), Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti ( YSNB), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri ( FKPPI).
Sebelum saya menyerahkan floor kepada para pembicara dan Saudara Moderator, saya rasa ada manfaatnya untuk menyentuh a la kadarnya apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya rangkaian FGD dan Simposium Nasional Kebudayaan ini. Apakah persamaan dan apakah perbedaannya dengan berbagai pertemuan lain yang membahas tema besar kebudayaan.
Persamaannya dengan berbagai pertemuan kebudayaan lainnya adalah jelas, yaitu kita membahas kehidupan kebersamaan kita secara mendasar dan menyeluruh, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar pula, seperti siapakah kita ini, apa tujuan yang ingin kita capai, sampai dimanakah tujuan tersebut sudah berhasil kita wujudkan, dan jika ada hambatan, apa penyebab hambatan tersebut, dan bagaimanakah caranya hambatan tersebut bisa kita atasi.
Perbedaannya dengan berbagai pertemuan kebudayaan lainnya adalah juga jelas, yang terkait erat dengan jatidiri dan kepedulian dari dua organisasi pemrakarsa FGD dan Simposium ini, yaitu PPAD dan FKPPI. Kedua organisasi ini merupakan bagian dari Keluarga Besar TNI-Polri sebagai bhayangkari Bangsa dan Negara kita, dan tentu saja sangat berpeduli dengan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yang kita cintai ini.
Dalam hubungan ini dapat saya laporkan bahwa walaupun dewasa ini kita hidup dalam keadaan damai, namun secara bertahap terlihat jelas bahwa sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah digerogoti satu demi satu, bagian demi bagian, oleh berbagai kekuatan yang bermusuhan, baik kekuatan dari luar maupun kekuatan dari dalam negeri, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, yaitu bidang-bidang yang selama ini kita kenal sebagai ranah sipil, ranah non militer.
Ironinya, menghadapi ancaman non militer tersebut, aparat keamanan kita – TNI dan Polri – tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruhnya itu secara yuridis formal berada di luar jangkauan tugas pokok kelembagaan mereka. Lebih ironi lagi, dinas-dinas pemerintahan sipil yang justru bertugas menangani bidang-bidang non militer yang menjadi sasaran musuh tersebut justru tidak sadar bahwa kegiatan musuh dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu adalah merupakan sasaran pokok dari serangan musuh bentuk baru yang justru teramat fatal, oleh karena mampu melenyapkan Bangsa dan Negara kita tanpa perlu mengunakan kekerasan sama sekali.
Dengan kata lain, sekarang ini masyarakat, Bangsa, dan Negara memang telah menjadi sasaran dari suatu perang tipe baru, perang yang tidak kasat mata, yang tidak menggunakan senapan, tank, atau meriam, tetapi menggunakan senjata yang lebih canggih, berupa media massa dan media sosial, infrastruktur ekonomi, keuangan, dan perbankan, atau kegiatan sosial dan politik sehari-hari.
Dalam hubungan ini kami dari YSNB dan FKPPI sangat berterima kasih kepada pimpinan PPAD yang telah mengambil prakarsa utama dalam mengadakan rangkaian FGD dan Simposium Nasional Kebudayaan ini, yang mengambil tema “ Pembangunan Karakter Bangsa untuk Melestarikan dan Menyejahterakan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Kata kuncinya dalam tema ini adalah “ pembangunan karakter bangsa.”
Saya percaya bahwa sudah lama disadari ada yang bermasalah dengan karakter – watak – bangsa kita selama ini. Kita tentu masih ingat kritik pedas dari Prof Koentjarangrat, guru besar antroplogi, dari wartawan senior Mochtar Lubis, serta dari budayawan Taufiq Ismail tentang kelemahan-kelemahan watak masyarakat kita selama ini.
Terhadap rangkaian kritik beliau-beliau tersebut dapat kita tambahkan berbagai kritik yang relatif baru, yang timbul belakangan ini, antara lain yang menyebutkan adanya perasaan rendah diri, mental inlander, yang justru terdapat pada sebagian kalangan para pemimpin kita sendiri, seperti tercermin dalam sikap, perilaku, perbuatan, dan kebijakan mereka yang sangat pro asing. Alih-alih akan memajukan masyarakat, bangsa, dan negara kita, justru sikap, perilaku, perbuatan, dan kebijakan dari sebagian pemimpin kita tersebut malah telah menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelemahan karakter ini tidak dapat kita biarkan, Kelemahan karakter ini harus kita koreksi, melalui berbagai jalur dan cara.
Oleh karena itu, kami sangat mendukung tesis dan tekad pimpinan PPAD bahwa kita harus menangani berbagai bentuk kelemahan karakter dari masyarakat dan bangsa kita ini secara mendasar, oleh karena dalam kenyataannya dunia memang dikuasai oleh hukum rimba, survival of the fittest. Yang lemah akan dimakan yang kuat, yangbodoh akan ditipu oleh yang cerdik, demikianlah hukum alamnya. Dalam perang, baik perang tipe lama yang bertumpu pada kekuatan militer, maupun dalam perang tipe baru, hukum rimba ini masih tetap berlaku. Oleh karena itu kita harus menjadi bangsa yang selain kuat, juga harus cerdik, cerdas, dan selalu waspada.
Kita sering diingatkan bahwa karakter seseorang terbentuk dalam usia dini, antara 0 sampai dengan empat tahun, artinya oleh para ibu di rumah tangga. Rumah tangga terbentuk melalui pernikahan, yang dalam hukum nasional dilaksanakan berdasar ajaran agama yang dianut oleh kedua penganten.
Rumah tangga merupakan batu sendi dari struktur suatu masyarakat, yang dipengaruhi oleh adat serta kearifan lokal. Oleh karena itulah, dalam beberapa sesi FGD berikutnya kita meminta masukan dari para tokoh umat beragama , tokoh budayawan, dan para kepala daerah tertentu. Dengan menggalang dukungan masyarakat secara meluas dan mendasar ini kita berharap akan lebih kukuh dan lebih siap dalam menghadapi perang bentuk baru ini.
Adalah jelas pula, bahwa dalam menghadapi perang tipe baru ini kita perlu meninjau, merumuskan kembali, memperbarui dan mengembangkan doktrin dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang tidak lagi terutama bertumpu hanya – atau terutama – pada kekuatan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara – betapapun pentingnya tiga kekuatan tersebut dalam perang konvensional yang setiap waktu bisa terjadi – tetapi justru mengandalkan kekuatan non militer, yang selama ini hanya kita tempatkan sekedar sebagai kekuatan pendukung.
Memang dapat dikatakan bahwa, Doktrin dan Sistem Hankamrata konvensional seperti tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali belum siap menghadapi perang bentuk baru ini. Doktrin dan Sistem Hankamrata seperti tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut masih tetap merujuk pada pengalaman dalam Perang Kemerdekaan tahun 1945 – 1949 yang telah lalu. Seperti kita ketahui adalah suatu kesalahan fatal dalam pemikiran pertahanan manapun juga untuk mempersiapkan diri menghadapi perang yang telah lalu.
Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus merintis sendiri substansi dari Doktrin dan Sistem Hankamrata bentuk baru yang mampu menghadapi berbagai bentuk strategi, taktik, dan teknik ofensif gaya baru yang dilancarkan fihak lawan, yang rasanya sudah berada di tengah-tengah berbagai kegiatan dan lembaga-lembaga kita sehari-hari.
Syukurnya, rasanya tidaklah berkelebihan jika saya katakan bahwa jika dipikir-pikir, kita bukan saja sudah mempunyai seluruh unsur kekuatan non militer yang mampu dimobilisasi dan digerakkan untuk menghadapi berbagai bentuk serangan non militer fihak lawan, tetapi kita juga mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan mengajukan berbagai saran kebijakan yang diperlukan untuk tersusunnya Doktrin dan Sistem Hankamrata bentuk baru yang kita butuhkan itu.
Dalam hubungan ini dapat saya laporkan, bahwa dalam tiga tahun belakangan ini YNSB bekerjasama dengan Aliansi Kebangsaan dan FKPPI telah mengadakan serangkaian Diskusi Panel Serial ( DPS ) untuk membahas nilai-nilai mendasar kebudayaan masyarakat dan Bangsa kita, yangdapat kita kristalisasikan dalam dua tema, yaitu 1) Nilai-nilai Keindonesiaan dan 2) Ketahanan Nasional.
Dalam tahun ini sampai akhir tahun 2018 mendatang kita menyelenggarakan rangkaian Diskusi Panel Serial dengan tema Ketahanan Nasionaldalam arti luas ini. Penyelenggaraan DPS selama hampir dua tahun ini bukan saja memungkinkan kita membahas, merenungkan, dan merumuskan saran kebijakan dalam bidang Ketahanan Nasional secara mendasar dan secara komprehensif, tetapi juga sekaligus mensosialiasikan temuan-temuannya secara langsung ke tengah masyarakat kita yang selama ini terlihat belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pentingnya masalah kewaspadaan nasional serta masalah pertahanan ini.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua prakarsa yang berasal dari dua sayap dari Keluarga Besar TNI-Polri – yaitu PPAD dan FKPPI –telah mengisi suatu vacuum dari kehidupan kebangsaan kita, yang dewasa ini terlibat dengan demikian banyak masalah dalam masalah pembangunan fisik serta dengan dengan berbagai konflik politik. Secara pribadi saya berharap bahwa baik wacana maupun temuan yang timbul dalam Simposium Nasional dan Diskusi Panel Serial ini dapat saling mengisi satu sama lain.
Semoga Allah subhana wa ta’ala melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, hidayat, dan inayah-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 8 Agustus 2017.
Ketua Pembina YSNB / Ketua Umum PP FKPPI,
Pontjo Sutowo.