IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
Ketua YSNB

Peradaban Bangsa Indonesia Dewasa Ini, Perlu Dirumuskan Kembali

Sejak reformasi 1998, setelah melalui peralihan kepemimpinan negara dari masa Presiden B.J. Habibie, kepada Presiden Abdurachman Wahid, Presiden Megawati Sukarno putri, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita telah mengalami perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dari Pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang “serba diatur” dan “pengelolaan terpusat” pada masa pemerintahan Orde Baru, tiba-tiba menjadi begitu longgar dan egaliter pada masa kepemimpinan presiden Abdurachman Wahid. Budaya pesantren yang disatu sisi bersikap egaliter, namun dilain sisi gaya Kiyai sebagai panutan bagi para santrinya yang cenderung “take it for granted”, telah mewarnai pola hubungan antar politisi dan pejabat negara yang berkuasa waktu itu. Namun tidak lama presiden Abdurachman Wahid berkuasa, budaya sosial politik kita dikalangan elit bangsapun, kembali mengalami perubahan. Pendulum kebebasan pun kembali didorong kepada “keteraturan dalam bingkai demokrasi” guna menjadi pedoman perilaku bagi elit bangsa ini. Walaupun masa pemerintahan presiden Megawati tidak lama, hanya tiga tahun tiga bulan, namun konstitusi negara kita telah mengalami perubahan yang sangat mendasar (radical changes), dengan diundangkannya UUD NRI 1945 pada tahun 2002.

Sistem pemerintahan yang resminya menggunakan sistem presidensiil, dalam kenyataannya kekuasaan DPR RI sangat kuat, Berbagai kebijakan eksekutif hanya dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan DPR RI. Sedangkan keanggotaan DPR RI hanya dapat diisi oleh wakil-wakil partai politik yang menjamur jumlahnya sejak reformasi 1998. Organisasi Lembaga-lembaga tinggi negara juga mengalami perubahan besar, dimana a/l, MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, telah kehilangan tajinya, sebagai konskuensi logis dari Sistem Pemilu langsung. Dua fungsi utama dari MPR dimasa lalu, yakni menetapkan Presiden dan menyusun GBHN sebagai Pedoman Pembangunan Nasional Jangka panjang 25 tahun kedepan, telah dihilangkan.Berbagai peraturan perundangan yang merupakan turunannya telah diundangkan, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun sementara bangsa kita, khususnya dikalangan elite bangsa kita tengah “mencari bentuk penyelenggaraan negara” yang cocok dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa kita sendiri, perkembangan Iptek khususnya dibidang Informatika, Telekomunikasi dan Komunikasi telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan ITC tadi telah membentuk gaya hidup baru, gaya digital. Berkembangnya Media Sosial, telah memungkinkan tiap orang untuk menyiarkan berita apapun kepada masyarakat luas melalui media sosial diatas. Tiap orang dapat menyiarkan berita (menyampaikan pendapat) apapun, baik yang benar maupun salah, berita yang membangun maupun merusak, berita jujur maupun “hoax”. Para “Media Provider”, walaupun ia dapat mengakses kepada tiap berita yang mengguna kan jaringan yang dimillikinya, namun karena volume berita yang begitu besarnya, maka sulit bagi para “media provider” untuk mengendalikan berita-berita tadi, sekali-pun Pemerintah telah menginstruksikannya.

Norma perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita tengah mengalami pergeseran, dimana “sistem nilai lama” sudah ditinggalkan, sementara “sistem nilai baru” belum terkristalisasikan membentuk “sistem nilai baru” yang mempunyai kekuatan mengikat.

Memang sejak pemerintahan Presiden SBY, telah dideklarasikan bahwa kita adalah Negara Hukum. Hukum menjadi sumber acuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tanah air. Persoalan-persoalan etika, norma-norma kebiasaan, adat istiadat tidak lagi menjadi acuan para pengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan diatas. Akibatnya masyarakat tradisional kita di daerah-daerah kehilangan “wisdom” dari pemerintah. Seorang nenek mengambil 4 empat bilah kayu milik satu perkebunan, telah dihukum 2 tahun lamanya. Bangsa kita telah kehilangan “wisdom” atau kearifan lokal yang selama ini hidup di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Namun persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, tidak mungkin diselesaikan oleh Pemerintah. Sistem Politik yang berlaku berdasarkan konstitusi tahun 2002, telah menyandera para pejabat penyelenggara negara untuk menerbitkan satu kebijakan publik yang murni, obyektif sesuai pedoman Pancasila. Ideologi dan sistem Politik berdasarkan Pancasila, memberikan hak dan kewajiban bagi semua lapisan masyarakat dan tiap warga negara untuk secara gotong royong berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan di atas.

Untuk itulah, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, sejak tahun 2013 melakukan kajian-kajian tentang Kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia yang bhineka namun Tunggal, itu. Sejak tahun 2017, YSNB bekerja sama dengan Aliansi Kebangsaaan dan FKPPI telah mengangkat issue Ketahanan Nasional melalui Rangkaian Panel Diskusi (Diskusi Panel Serial) yang berakhir pada Desember 2018 yang lalu. Diperlukan waktu 8 bulan untuk mengolah dan merumuskan hasil Kajian Ketahanan Nasional diatas, dan baru pada akhir tahun 2019 yang lalu kami dapat menerbitkan sebuah Buku berjudul “Menggalang Ketahanan Nasional, dengan paradigma Pancasila”.

Di samping itu. di tengah-tengah hiruk pikuk kegaduhan politik yang dialami bangsa ini, sejak bulan Mei 2019 lalu, kami telah memulai rangkaian FGD membahas implementasi Sistem Pendidikan Nasonal yang berlaku sekarang (berdasarkan UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, berikut aturan-aturan dibawahnya dalam bentu Peraturan Pemerintah terkait). Rangkaian FGD tersebut kami namakan FDK (Forum Diskusi Kelompok), dan akan berakhir pada akhir tahun 2020 ini.

Kami menilai bahwa untuk membentuk manusia Indonesia yang mampu, tangguh dan bahkan unggul dalam menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa dimasa depan, “pendidikan” merupakan satu faktor penentu utama (Main determinging factor).

Keinginan kami, melalui forum website ini, kami ingin menyiarkan, atau meradiasikan diskursus yang terjadi dalam forum-forum diskusi di atas, kepada masyarakat luas dan para pejabat publik yang berwenang mengambil keputusan kebijakan publik, agar menjadi satu “diskursus publik” yang luas, untuk membangun “nalar publik” yang semoga akan menjadi dasar bagi penyusunan “Kebijakan Publik” oleh para pejabat penyelenggara negara yang berwenang.

Semoga Allah memberkahi upaya kita…  Aamiin.

Wisnubroto
Ketua YSNB

Bagikan ya

Leave a Reply