IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Lima Tujuan Pendidikan Indonesia Berdasar Konstitusi

Tujuan pendidikan bagi seseorang itu bukan hanya membuatnya pandai semata. Pandai namun bermasalah bagi lingkungan dan sekitar, membuat kepandaiannya menjadi tidak berguna. Demikian pula tujuan pendidikan itu, bukan membuat seseorang menjadi berhasil dan sukses dalam hidupnya semata. Jika saja keberhasilan dan kesuksesan tersebut hanya untuk dirinya sendiri, maka keduanya tentu tidak berguna dan bermanfaat.

Karena itu konstitusi kemudian mengatur tentang tujuan pendidikan yang harus dilaksanakan di Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945, dicatat pemerintah dicatat memiliki 4 kewajiban utama. Dua diantaranya, “mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”.

Tujuan Pendidikan

Pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, bermakna bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan derajat kecerdasan optimal semua warganegara. Optimal karena berbudaya, membangun dan berkemajuan.

Dengan hal tersebut, maka tujuan pendidikan di Indonesia sebagai bentuk penjabaran dari pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, adalah sebagai berikut.

Pertama. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building serta tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa, yaitu jati diri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.


Kedua. Melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya.


Ketiga. Pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan.

Keempat. Nilai-nilai tersebut selain harus mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum, juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif, tetapi yang lebih penting pencapaian afektif dan psikomotorik.


Kelima. Tujuan pendidikan harus lahir dari mazhab Pancasilaisme (yang artinya ada karena bersama warganegara). Satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua: sama rata, sama rasa, sama adil sejahteranya. Dari mazhab ini melahirkan negara Pancasila (konstitusionalisme) yang bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (spiritualis, intelektualis, kapital-sosialis), dengan basisnya adalah wargaisme/rakyat, institusinya musyawarah mufakat dan gotong-royong, filsafatnya adalah kesadaran ontologis Nusantaraisme (kepulauan) dan kesadaran epistemologis maritimisme (kelautan), serta kesadaran aksiologis multikulturalisme (Bhineka Tunggal Ika) dan udara (Dirgantaraisme). Muaranya adalah menjadi Indonesia Centris, bukan lainnya. Karenanya ada lima tata yang harus mengiringinya, yaitu tata nilai (Pancasila), tata agensi (warganegara Indonesia unggul), tata kelola (arsitektur tata negara Pancasila), tata budaya dan tata tekhnologi.


Tujuan Pendidikan Masih Belum Selaras Dengan Tujuan Pembangunan


Dalam merealisasikan 4 kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai konstitusi, pemerintah kemudian melaksanakan pembangunan nasional. Pada setiap tindakan pembangunan nasional yang dilakukan, pemerintah kemudian berkewajiban mengarahkannya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan dan kejeniusan hidup unggul dan mulia agar dapat terwujud derajat kecerdasan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Karena itu, sudah seharusnya antara pembangunan nasional yang dilakukan dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hal ini karena pembangunan nasional, pada dasarnya juga merupakan pemupuk nasionalisme, sementara itu salah satu penumbuh nasionalisme diantaranya adalah pendidikan. Jika pembangunan nasional lebih menyangkut perwujudan kehidupan fisik, maka pendidikan menyangkut perwujudan kehidupan fisik-non fisik, mental, sosial, budaya, dan politik serta ekonomi masyarakat Indonesia.

Hubungan erat yang diharapkan tersebut sayangnya belum terealisasi. Hasil pendidikan nasional belum terlalu memuaskan dalam merealitaskan janji konstitusi, yaitu menuju Indonesia Raya. Hal ini karena dalam preambule konstitusi terdapat kata: melindungi, faktanya masih banyak yang tidak sekolah. Ada kata mencerdaskan, faktanya masih banyak yang buta huruf. Ada kata menyejahterakan, faktanya ketimpangan makin tajam. Ada kata menertibkan, faktanya makin krodit dan tidak tertib.

Karena itulah maka seharusnya adanya pendekatan baru yang dapat menyelaraskan langkah merealisasikan 4 kewajiban yang ada – yaitu pembangunan nasional – dengan 4 kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Penyelarasan ini, misalnya dengan menjadikan pembangunan nasional harus dapat dari dan untuk masyarakat Indonesia semata, bukan untuk lainnya sebagaimana yang selama ini terjadi.*DN

Catatan:

Disarikan dari Naskah Akademik Undang-Undang Sistem Kebudayaan Dan Pendidikan Nasional (SISBUDIKNAS) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun YSNB, Jakarta, Mei, 2020.

Bagikan ya

Leave a Reply