JAKARTA – Fenomena perang modern dewasa ini telah menyebabkan sumber dan watak ancaman terhadap bangsa dan negara semakin majemuk. Karena itu, paradigma keamanan nasional tidak mungkin lagi hanya bertumpu pada kekuatan tradisional yakni TNI, tetapi juga harus melibatkan aktor-aktor lain yang dimiliki negara, satu di antaranya adalah FKPPI (Forum Putra-Putri Purnawirawan Indonesia).
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP KB FKPPI Pontjo Sutowo saat memberikan materi pada FGD yang diprakarsasi oleh Dewan Pakar FKPPI bertema “FKPPI dalam Turut Serta Mengatasi Ancaman Militer”, Rabu (29/6/2022). FGD yang dimoderatori Dr. Ian Montratama Ketua bidang Pengkajian Strategis PP KB FKPPI, diselenggarakan dalam rangka membantu FKPPI untuk mengembangkan “Program Kerja Teritorial” yang telah dicanangkan melalui Munas-X tahun 2021 yang lalu.
Keterlibatan FKPPI dalam sistem ketahanan nasional ini menurut Pontjo dimungkinkan dengan alasan FKPPI merupakan organisasi yang sangat dekat dan mempunyai hubungan emosional kuat dengan TNI. FKPPI secara kelembagaan mempunyai modal sosial yang relatif sama kuatnya dengan modal sosial yang dimiliki TNI.
“Saya berkeyakinan, bahwa FKPPI mempunyai kemampuan untuk ambil bagian dalam tugas ini, karena FKPPI, KBT, dan TNI mempunyai “share values” yang menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun hubungan dan kerjasama,” tutur Pontjo.
Dalam ikut serta membangun sistem ketahanan rakyat semesta atau Sishanrata, FKPPI lanjut Pontjo, melakukannya dengan dua pendekatan yakni pendekatan “Mewaspadai Ancaman (Threat Base Preparation)” dan pendekatan “Membangun Kemampuan (Capability Base Preparation)” Pendekatan ini untuk memudahkan FKPPI dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang dapat dan harus dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara.
Pada pendekatan threat base preparation, FKPPI sebagi entitas bela negara harus senantiasa mencermati dan mewaspadai setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi bangsa dan Negara termasuk ancaman militer sehingga FKPPI mampu berperan sebagai “Early Detection” dan menyampaikan peringatan dini “Early Warning” sebagai masukan kepada otoritas terkait.
Melalui pendekatan “capability base preparation” FKPPI selain bisa menjadi komponen cadangan juga bisa berperan aktif membantu pemerintah dan TNI dalam pemberdayaan sumber daya nasional di masing-masing tingkatan organisasi FKPPI di seluruh wilayah Indonesia. Peran ini bisa dilakukan melalui kegiatan membantu pemerintah dalam “Pembinaan Kesadaran Bela Negara” dan membantu TNI dalam pelaksanaan Binter, baik melalui metode Komunikasi Sosial (Komsos), Bhakti TNI, maupun Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil).
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar FKPPI, Mayjen (Pur) I Dewa Putu Rai dalam sambutan pembukaannya menyampaikan keyakinannya bahwa FKPPI mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program bina territorial (Binter) dengan berbagai alasan, di antaranya FKPPI merupakan “entitas bela negara” yang siap berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara tercinta, FKPPI, KBT, dan TNI mempunyai “share values” yang menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun hubungan dan kerjasama, FKPPI mempunyai modal sosial yang relatif sama dengan TNI, mempunyai hubungan emosional bahkan di masa lalu sempat mempunyai hubungan struktural dengan TNI, dan mempunyai struktur dan gelar organisasi sampai tingkat desa.
“Menggandeng FKPPI dalam pelaksanaan Binter TNI, tentu bukan semata-mata untuk kepentingan Pertahanan Negara, tetapi juga ada kepentingan penguatan “hubungan emosional antara TNI sebagai Pembina dan FKPPI” yang didasarkan pada kenyataan sejarah dan kesamaan komitmen. Seperti kita ketahui, sejak 1998, FKPPI tidak lagi memiliki hubungan structural dengan TNI,” jelasnya.
Senada juga disampaikan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum Dewan Pakar FKPPI. Dalam materinya, Kiki menjelaskan peran FKPPI dalam Binter sangat besar dengan beberapa alasan. Di antaranya karena FKPPI memiliki SDM yang berkualitas (tingkat pendidikan yang baik), banyak anggota FKPPI jadi pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, anggota FKPPI memiliki kesadaran bela negara yang baik dan tersebar di seluruh wilayah maupun di Luar Negeri, dengan jumlah yang besar dan pembinaan anggota yang relative lebih baik.
Peran FKPPI dalam Bintar lanjut Kiki bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi atau internalisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan khusus terhadap milenial, bantuan sosial dan lainnya. Kegiatan tersebut bisa dilakukan baik secara mandiri maupun membantu kementerian atau lembaga terkait.
Sementara itu, Kolonel Inf Jacky Ariestanto, S.Sos, Paban IV/Komsos Ster TNI menegaskan sebagai komponen bangsa, FKPPI bersama TNI dapat berperan menghadapi ancaman keamanan nasional melalui bina territorial. “Kami memiliki istilah lambungrujak yakni menyelami, menghubungi merayu dan mengajak, ini istilah terirorial,” katanya.
Menurutnya membangun ketahanan nasional tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri, apalagi hanya TNI. Tetapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa dengan arah yang benar.
“FKPPI adalah ormas yang kita yakini, kita percaya tanpa ada kecurigaan. Ini adalah sumberdaya nasional yang jumlahnya pasti jutaan,” lanjutnya.
Dengan jumlahnya yang jutaan, terbentuk dari zaman dahulu dan menyebar hingga ke pelosok, maka keberadaan FKPPI dapat menjadi jaring terdekat dan terkuat TNI dalam kegiatan Binter, di mana saat ini Binter semakin kuat tantangannya.
“Ada idealism non Pancasila yang sudah mulai berkembang pada generasi muda kita. Untuk menanganinya, kita butuh orang bermental ideologi yang sama dengan kita seperti FKPPI,” tutup Jacky.
Sumber: menara62.com
Artikel ini disosialisasikan kembali dari https://menara62.com/pakar-sebut-fkppi-jaring-terdekat-dan-terkuat-tni-untuk-laksanakan-binter-ketahanan-nasional/ Penulis: Inung Kurnia