IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Studi Perbandingan Tatakelola Tiga Kepemimpinan Negara

Tata kelola kepemimpinan setiap negara berbeda. Namun demikian tujuan dari tata kelola tersebut adalah sama, yaitu kebaikan atas negara yang dikelolannya. Untuk memberi inspirasi akan tata kelola kepemimpinan negara yang seharusnya, maka akan kita telaah studi perbandingan tata kelola kepemimpinan negara yang ada.

Studi ini kemudian akan diperbandingkan dengan tata kelola kepemimpinan negara Indonesia, untuk memberi ruang perbaikan untuk tata kelola kepemimpinan negara Indonesia berikutnya. Studi telaah ini dilakukan dengan cara sederhana dan bahkan sangat sederhana.

Kepemimpinan Dunia Dalam Perbandingan

Ada tiga negara yang akan menjadi basic perbandingan dalam studi tata kelola kepemimpinan negara yang diketengahkan. Ketiganya adalah Hugo Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, dan Rafael Correa di Ekuador. Ketiga presiden di Amerika Latin tersebut. dicatat mempromosikan dan menerapkan sosialisme sesuai kondisi negara masing-masing. Kontekstual dan riil. Beberapa ciri umumnya: ketiga presiden itu terpilih dengan suara mayoritas absolut dan memegang kekuatan mayoritas di parlemen yang memfasilitasi revolusi (mental, nalar dan konstitusional). Artinya, demokrasi liberal dan pilpres langsung tidak menjadi halangan.

Partainya menjadi gerakan rakyat yang mendukung mereka: Hugo Chavez adalah pemimpin PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), Evo Morales pimpinan MAS (Movimiento al Socialismo) di Bolivia, dan Rafael Correa memimpin partai Allianza Pais (Patria Altiva y Soberana). Partai-partai tersebut berideologi lugas dan solid dan menjadi pelayan rakyat.

Dalam kepemimpinannya, ketiganya membuat program sosial, proyek komunitas akar-rumput, mobilisasi rakyat dan demokrasi berbasis partisipasi langsung dalam skala besar-luas dan massif. Tentu sudah ditawarkan sebelum berkuasa dan menjadi janji politik yang realistis.

Ketiganya menerapkan prinsip etika dan moral yang kuat, seperti persaudaraan dan solidaritas. Mereka membangun arsitektur moral baru; perjuangan untuk keadilan sosial; keadilan regional; karya manusia di atas kapital. Terjadilah defisit ekonometrik yang menyembah uang dan kapital.

Rakyat Bolivia, Ekuador, dan Venezuela memiliki semangat patriotik kuat. Mereka terinspirasi oleh pengalaman historis berjuang untuk kemerdekaan dari penjajah, di mana Simon Bolivar jadi simbol nasional yang dahsyat.

Ketiga pemimpin ini punya akar pada masyarakat pribumi; pecinta sesama, punya gagasan, punya keberanian, fokus melawan neokapitalisme dan berani mati. Maka ketemulah agensi besar, projek besar dan masa besar.

Perbandingan Dengan Indonesia

Bagaimana jika ketiga hal tersebut kemudian diperbandingkan dengan Indonesia saat ini, khususnya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Secara umum pemimpin Indonesia saat ini memiliki kultur yang sama dengan ketiga negara tersebut di atas. Dalam artian, pemimpin Indonesia saat ini mempromosikan praktek Pancasilaisme, memiliki banyak program sosial, memiliki prinsip dan moral yang relatif lumayan, patriotiknya bersumber dari Soekarno (Bapak Bangsa), memiliki akar pribumi yang kuat, merakyat dan pecinta sesama, birokrasi sederhana dan bermimpi melakukan revolusi mental.

Hanya saja perbedaannya, belum ada dalam dirinya sesuatu yang membuatnya memiliki otoritas yang lebih kuat. Hal ini karena ia tidak memiliki partai atau menjadi pemimpin partai. Karena itu gagasan besarnya, terobosannya, menjadi kurang bermakna. Semua itu membuat Oligarkik, Kleptokrasik, Kartelik dan Predatorik (OKKP), serta neoliberalisme yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi memiliki momentum untuk lebih berperan dalam bernegara.

Karena itu perlu ada upaya baru agar pemimpin non partai atau bukan pemimpin partai ke depan jika ada, harus mampu mengatasi kendala tersebut. Perlu ada terobosan yang dapat menjembatani ruang kosong sebagaimana realitas yang ada saat ini. Seperti misalnya adanya kontrak politik bagi pemimpin non partai atau bukan pemimpin partai dan juga pemimpin partai terpilih untuk kebaikan atas negara. Demikian pula dengan partai pengusungnya. Di harap agar ke depan semua partai yang memiliki perwakilan di DPR juga memiliki kontrak politik yang sama yaitu untuk kebaikan atas negara. Dengan kontrak politik tersebut, maka kendala merealisasi gagasan yang diusung oleh pemimpin non partai atau bukan pemimpin partai dapat diminimalisir.

Pada akhirnya, kita hanya dapat berharap agar tata kelola kepemimpinan negara Indonesia saat ini dapat memberi sesuatu yang baru dalam sisa kepemimpinannya. Sesuatu yang membuat Pancasila dan Konstitusi dapat kembali tersenyum. Semoga.(*)

 

Penulis: Dr. M. Yudhie Haryono

Sumber gambar: https://nusantaranews.co/lebih-72-tahun-bernegara-indonesia-masih-morat-marit/

Bagikan ya

Leave a Reply