IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Solusi Sederhana Mengatasi Ketimpangan Negara

Menurut KBBI, ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil dan tidak beres). Hingga saat ini, ketimpangan merupakan masalah purba yang belum ada solusinya di Indonesia. Bahkan semakin jauh dari kata selesai pada setiap rezim yang hadir di antara kita. Ketimpangan di sini, merupakan bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga negara dalam status dan kedudukannya.

Dapat dikatakan bila semakin tua umur negara ini, ketimpangan menjadi semakin akut. Ketimpangan tersebut selain merupakan warisan kolonial, juga merupakan produk yang sengaja dihadirkan oleh para teoritisi neoliberal. Karena itu sudah semestinya bila ketimpangan bukan hanya harus ditikam mati oleh pribumi, tapi juga harus dihapus dari muka bumi.

Ketimpangan Pendapatan Sebagai Ultima Saat Ini

Di Indonesia pasca Orde Baru, ketimpangan utama yang ada adalah ‘ketimpangan penghasilan/pendapatan’. Tentu saja ada banyak ketimpangan lain, seperti misalnya: pendidikan, kesehatan, kekayaan, pembangunan, kesempatan, dan perumahan.

Ketimpangan penghasilan/pendapatan menjadi ultima, karena ia berdampak pada ketimpangan kepemilikan rumah, harta benda, pendidikan, kesempatan dan kesehatan. Tanpa penghasilan yang cukup maka rumah dan harta tak terbeli. Juga, pendidikan dan kesehatan tak tergenggam.

Menurut data World Bank (WB, 2017), pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20 persen orang paling kaya di Indonesia. Ini berarti sebagian besar (80%) warga negara Indonesia, tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Dengan kata lain dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi yang ada, tidak jelas tumbuhnya buat siapa, oleh siapa dan untuk siapa serta apa fungsinya dalam negara.

Data itu diperkuat oleh temuan Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) yang menunjukkan bahwa rasio gini pada September 2017 berada di angka 0,391. Ini angka yang fantastik karena merefleksikan betapa mengerikan ketimpangan pendapatan di antara kita. Temuan BPS kemudian ditafsirkan Menko Ekuin Darmin Nasution (2017) pada saat itu, dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan naik setiap tahunnya belum bisa diikuti dengan pemerataan di seluruh sektor.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), rasio gini khusus di perkotaan pada Maret 2022 dicatat sebesar 0,403. Nilai itu naik dibandingkan pada September 2021 yang sebesar 0,398.

Solusi Mengatasi Ketimpangan

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, salah satu cara terbaik adalah dengan mengganti agensi dan mengganti metoda. Mengganti agensi itu paling penting karena agensi hari ini jelas telah gagal mengatasinya. Mengganti mereka menjadi sebuah keniscayaan.

Dapat disaksikan dan dirasakan, bahwa hingga saat ini cara pemerintah melenyapkan ketimpangan dikerjakan dengan cara-cara lama oleh pemain lama dengan kurikulum lama. Karena itu maka problem ketimpangan yang ada, menjadi tidak terpecahkan.

Mengganti metoda harus dimulai dengan revolusi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Revolusi kualitas SDM hanya bisa dilakukan dengan 5 langkah taktis.

Pertama. Revolusi kurikulum Pendidikan. Kedua. Revolusi tenaga dan fasilitas kesehatan. Ketiga. Revolusi pemberdayaan, pendampingan dan praktik mental konstitusional di manapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Keempat. Revolusi pajak super progresif. Kelima. Revolusi industri berbasis rakyat dengan penguatan industri kecil, reforma agraria dan pengelolaan lahan seefektif mungkin.

Tanpa itu semua, langkah yang diambil terbukti hanya seperti menegakkan benang basah. Realitas telah bicara. Berpuluh tahun reformasi telah dilalui, dan hasilnya ternyata semakin jauh dari harapan. Karena itu diskusi plus realisasi yang mencerahkan soal kondisi negara: ekonominya, ketimpangannya, keadilannya, kebebasannya, kemakmurannya di antara kita saat bernegara, sudah seharusnya menjadi percakapan nasional dan bukan percakapan terkait ilusi pertumbuhan atau percakapan yang hanya memecah belah bangsa. Tanpa itu semua, kita tak tahu lagi arti negara. Juga pastinya, tak tahu lagi fungsi warga negara.(*)

 

Penulis: Dr. M. Yudhie Haryono

Sumber gambar: https://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/17/05/04/opfh00361-mpr-uu-terkakit-perekonomian-dan-kesejahteraan-harus-dikaji-ulang

Bagikan ya

Leave a Reply