Indonesia adalah bangsa yang tidak lahir secara kebetulan. Kita diletakkan di persimpangan dua benua dan dua samudra. Daoed Joesoef dalam Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional mengingatkan adagium yang seharusnya jadi kompas kita: “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.
Kalimat itu bukan retorika. Ia adalah perintah strategis. Dari pijakan bumi itulah lahir dimensi kekuatan kita: geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geokultural, geopendidikan, dan geodiplomasi. Seharusnya dari sinilah kita membangun peradaban yang berdaulat.
Namun hari ini kita dihadapkan pada paradoks yang menyakitkan. Di saat kita bicara Indonesia Emas, di saat yang sama kita masih bergulat dengan korupsi yang menggerogoti tulang punggung negara, pendidikan yang jalan di tempat, dan bencana yang datang silih berganti.
Lihat integritas kita. Indeks Persepsi Korupsi tahun ini turun ke skor 34. Kita kini berada di peringkat 109 dunia, sejajar dengan Laos dan Nepal. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah cermin bahwa hukum dan etika publik kita sedang diuji. Sulit rasanya bicara wibawa di panggung global, jika di dalam negeri sendiri kepercayaan rakyat terus dikhianati.
Di bidang pendidikan, potretnya tidak lebih baik. Data Rapor Pendidikan terbaru menunjukkan literasi anak SD kita masih di angka 65,66 persen. Di SMK bahkan hanya 65,08 persen. Untuk numerasi, SD ada di 59,45 persen. Mayoritas masih di kategori sedang.
Artinya jelas: kita berhasil mencetak lulusan, tapi gagal mencetak manusia. Sekolah masih sibuk mengejar target administrasi, bukan membentuk nalar dan watak.
Padahal cita-cita besar kita sudah dirumuskan dengan jelas dalam Manifesto Manusia Indonesia Merdeka oleh Aliansi Kebangsaan. Manusia merdeka itu punya tiga wajah: berpikir, bersikap, dan bertindak.
Berpikir secara kritis, tidak mudah ditipu hoaks dan populisme.
Bersikap secara kebangsaan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
Bertindak secara merdeka, berani mengambil keputusan berdasarkan nalar dan nurani, bukan menunggu arahan.
Selama sistem pendidikan kita masih terjebak pada kurikulum administratif, maka ketiga wajah itu tidak akan pernah muncul. Yang lahir justru generasi yang penurut, bukan generasi yang merdeka. Generasi yang diarahkan, bukan generasi yang berdaulat atas pikirannya sendiri.
Sementara itu, alam juga sedang berbicara dengan caranya. Gempa 7,7 SR di Flores pertengahan Agustus lalu menelan 47 jiwa, melukai lebih dari seratus orang, dan memaksa lebih dari lima ribu warga mengungsi. Lebih dari 1300 rumah rusak, 87 sekolah hancur, 18 fasilitas kesehatan lumpuh. Kerugian ditaksir mencapai Rp2,2 triliun.
Di saat yang hampir bersamaan, karhutla di Kalimantan meluas. Lebih dari 3 juta warga di 29 kabupaten/kota terdampak. Ratusan hektare lahan terbakar. Rumah sakit dipenuhi pasien ISPA.
Bencana-bencana ini bukan semata takdir. Ia adalah akibat dari lemahnya mitigasi, lemahnya tata ruang, dan lemahnya keberpihakan negara pada rakyat di garis depan. Kita mengaku negara maritim, tapi geostrategi kita belum berbasis laut. Kita kaya sumber daya, tapi geoekonomi kita masih dikuasai oligarki. Rakyat hanya mendapat remah-remah dari kekayaannya sendiri.
Kebhinekaan kita pun sering kali terbelah. Alih-alih jadi kekuatan, perbedaan dipakai untuk politik identitas. Diplomasi kita pun belum memiliki taji. Masih sebatas seremonial, belum berani menjadikan energi terbarukan, laut, dan biodiversitas sebagai bahasa tawar Indonesia di dunia.
Inilah inti paradoks kita. Kita punya semua modal: geografis, budaya, sumber daya. Tapi modal itu menjadi sia-sia tanpa integritas, tanpa keberanian, dan tanpa visi.
Maka jalan keluarnya harus berani dan menyeluruh. Kita perlu reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh. KPK harus dikuatkan, meritokrasi ditegakkan. Mitigasi bencana harus masuk ke dalam setiap kebijakan tata ruang, bukan menunggu setelah korban berjatuhan. Ekonomi harus kembali ke rakyat melalui redistribusi yang adil dan penguatan UMKM. Pendidikan harus dibebaskan dari belenggu administratif dan diarahkan untuk melahirkan nalar kritis dan karakter kebangsaan. Diplomasi kita harus progresif, berbicara tentang masa depan bangsa.
Semua ini bisa dibaca dengan pisau analisis Ketahanan Nasional, Modernisasi, Modal Sosial, hingga Kebebasan Substantif. Tapi tanpa keberanian politik, semua teori itu hanya akan jadi catatan kaki sejarah.
Indonesia tidak kekurangan apa-apa kecuali satu hal: keberanian untuk menata ulang.
Karena itu, “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” harus kita hidupkan kembali. Ia adalah panggilan untuk membersihkan korupsi. Panggilan untuk membenahi pendidikan. Panggilan untuk menjaga bumi dan manusia yang hidup di atasnya.
Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan.
Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya mampu berpikir dengan jernih, bersikap dengan martabat, dan bertindak dengan keberanian.
Sudah saatnya Manusia Indonesia Merdeka bukan lagi sekadar manifesto. Ia harus jadi kenyataan.
Penulis: Dr. Susetya Herawati, ST, MSi
Tim Perumus Aliansi Kebangsaan
(mmp)