IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Keluarga Besar FKPPI Menolak RUU HIP dan Meminta DPR Mencabutnya

Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri menolak RUU HIP dan meminta DPR mencabutnya dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Menurut Pontjo Sutowo, RUU HIP memiliki indikasi melemahkan Pancasila. Indikasi ini adalah dengan adanya penolakan untuk mengakui TAP MPRS XXV/1966 agar menjadi konsideran dalam penyusunan RUU “Haluan Ideologi Pancasila” (HIP). RUU HIP juga telah mendegradasi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

“RUU HIP jelas-jelas tidak memenuhi keabsahan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam mengkontruksi sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU HIP telah mendegradasi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Penafsiran ulang terhadap Pancasila, dapat mendistorsi nilai-nilainya sehingga melemahkan kedudukannya sebagai Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945”, kata Pontjo Sutowo di Jakarta (25/6/2020).

Karena itu Keluarga Besar FKPPI menyatakan 4 sikap tegas terkait RUU HIP. Kelima sikap tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama. Meminta Kepada DPR RI agar mencabut RUU HIP dari Prolegnas sehingga tidak akan dibahas Kembali di kemudian hari karena dapat menimbulkan konflik baru, dan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua. Menolak dengan tegas setiap upaya untuk melemahkan Pancasila yang jelas merupakan daya tangkal untuk setiap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI.

Ketiga. Mendesak Pemerintah agar segera mengambil Langkah tegas secara dini terhadap berbagai bentuk kegiatan kelompok masyrakat untuk menyebarkan paham/nilai yang bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan consensus final bangsa Indonesia menjadi nilai bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keempat. Mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas yang terukur, sebelum terjadi kondisi lebih buruk, yakni timbulnya kekacauan yang mungkin terjadi, di mana kita tidak dapat mengembalikan kepada kondisi semula. Kondisi ini, sangat berpotensi untuk ditunggangi berbagai pihak yang memang menginginkan kekacauan pada situasi apapun.*DN

Bagikan ya

Leave a Reply

TONTON DULU GAES