IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Mengelola Kuliner Indonesia Untuk Dapat Berdaya Saing Bersaing Di Luar Negeri

Pada saat ini, kuliner merupakan salah satu industri tertinggi dari 15 industri kreatif pada produk dan jasa yang ada di Indonesia. Kuliner menduduki posisi tertinggi dengan 33 %, disusul fashion sebanyak 27%.

Sayangnya industri kuliner Indonesia belum mampu berbicara banyak berbicara di luar negeri. Misalnya saja di Vietnam. Menurut Dr. Susetya Herawati Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi UNKRIS (13/10/2020), mengacu pada penjelasan Kemenparekraf, semua itu terjadi karena standar belum masuk dan dukungan pemerintah kurang.

Padahal seharusnya mengangkat produk budaya lokal melalui diplomasi kuliner menjadi sebuah hal yang tentu saja sangat menarik. Sebab hal tersebut akan dapat membangun sebuah fenomena empirik tentang sifat, watak, tabiat yang diungkapkan melalui produk kuliner tersebut.

Menurut Susetya Herawati kembali, persoalannya yang ada pada saat ini untuk menjadi perhatian adalah partisipasi untuk mendorong tumbuhnya wirausaha di Indonesia yang masih belum dibarengi dengan aspirasi yang tinggi. Dibutuhkan dukungan peningkatan aspirasi kewirausahaan yang dapat dijadikan ukuran daya saing pelaku usaha. Dukungan inilah yang kemudian di sebut “Ekosistem” kewirausahaan yang merupakan pilar untuk penguatan kewirausahaan itu sendiri.

Mengacu pada zoom meeting acara yang diselenggarakan oleh KJRI HCMC dengan tema “Mampukah Kuliner Indonesia bersaing di pasar Vietnam” (29/9/2020), Nawang Palupi menyatakan ada sembilan pilar yang mampu menciptakan sebuah ekosistem kewirausahaan. Kesembilan Ekosistem tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pembiayaan bagi pengusaha
2. Kebijakan pemerintah
3. Program pemerintah dalam Kewirausahan
4. Pendidikan kewirausahaan dan Pelatihan
5. Tranfer hasil penelitian dan pengembangan atau R &D.
6. infrastruktur komersial dan profesional
7. Dinamika pasar dan keterbukaan
8. Infrastruktur fisik dan layanan
9. Norma sosial budaya .

Sayangnya hingga saat ini, dukungan pemerintah dan kebijakan program pemerintah khususnya pada akses pembiayaan masih rendah. Menurut Susetya Herawati, diperlukan pentingnya konsistensi di tingkat Makro (Kebijakan) hingga tingkat Mikro (evakuasi dan monitoring) dari berbagai pemangku kepentingan khususnya dalam meningkatkan daya saing wirausaha (UMKM) dengan meningkatkan produktivitas dan akses pembiayaan formal. Untuk tingkat meso para pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan terhadap kebijakan nasional. Sehingga berakibat ekosistem kewirausahaan, dapat dibangun dengan baik.*

Bagikan ya

Leave a Reply