IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL
IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Merunut Kembali Penyimpangan Pada Peta Jalan Ekonomi Pancasila

Diakhiri dengan tiga buku yang sangat cerdas. Begitulah cara Mas Bi (begitu aku biasa memanggilnya) meninggalkan kami, murid dan kader yang mencintainya. Tentu ini warisan yang tak biasa, sebaliknya ini warisan besar bagi negeri tercinta.

Sebelum itu, ia memang tak dikenal dalam “peta ekonom besar” yang mengharu biru jagat literasi intelektual kita. Sebab, hari-harinya dipenuhi dengan kerja dan aksi mengentaskan kemiskinan. Baru di ujung hidupnya, ia berkutat di yayasan dan kampus yang kemudian mengantarkannya menjadi ekonom besar: agensi yang melawan neoliberal.

Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Kurikulum Tata Ekonomi Yang Dijiwai Ideologi Pancasila

Buku perlawanan itu berjudul “Sistem Ekonomi Pancasila (SEP),” ditulis oleh Subiakto Tjakrawerdaja dkk. Ya, pak Subiakto Tjakrawerdaya adalah Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Pembangunan VII pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Buku ini terbit tahun 2017. Ketebalannya 185 hlm+index. Dicetak dan diedarkan oleh Rajawali Pers Depok.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah kurikulum tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Sistem itu melahirkan ekonomi koperasi sebagai intinya. Tugas utamanya ada 5. Pertama. Mempertahankan kemerdekaan. Kedua. Menghabisi kolonialisme baru. Ketiga. Menghancurkan warisan kolonial lama: kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, kesakitan, konflik dan kepengangguran. Keempat. Memastikan pemerataan dan keadilan. Kelima. Menstabilkan kesejahteraan dan martabat internasional.

Singkatnya, Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) adalah ‘cara pandang sendiri’ dalam ekonomi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dan diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sistem disebut sebagai “jalan tengah” dari sistem kapitalisme dan komunisme. SEP, sebagaimana dimaknai para pendiri NKRI, merupakan ‘sistem sendiri’, yang dalam buku ini direkonstruksi dengan pelacakan historis dan elaboratif dari sudut filsafat ilmu-dengan tiga tahap pembahasan: asal-usul penalaran, serta arah haluan dan penerapannya.

Elite Telah Melakukan Penghianatan Pada Peta Jalan Ekonomi Pancasila

Bila dilihat dari sisi ekonomi politik, maka ekonomi politik Pancasila adalah sistem ekonomi-politik nasional Indonesia yang mengacu dan didasarkan pada etika dan falsafah Pancasila. Ia merupalan sublimasi dan aspirasi dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Lahirnya Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya merupakan ‘suatu puncak prestasi perkembangan kultural dan intelektual yang dicapai oleh bangsa Indonesia’ sehingga ekopol kita khas dan asli. Namun pangkal persoalannya kini adalah ia telah dikhianati oleh para elite kita sendiri.

Merajalah para pengiman pasar (fundamentalis neoliberal) yang mengukur keberhasilan ekonomi suatu negara dengan ekonometrika. Dus, keberhasilan ekonomi suatu negara (menurut madzab ini) dapat dilihat dari beberapa parameter. Di mana dasar pengukuran yang paling utama, minimal dapat dilihat dari 6 parameter secara umum, yaitu sebagai berikut.

  1. Sistem Ekonomi, yaitu perbandingan proporsi pelaku ekonomi BUMN, Koperasi, Swasta.
  2. Perbandingan GNP vs Forein sebagai komponen penyusun GDP.
  3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (∆ GDP) yang diraih.
  4. Besar dan Kecilnya Utang.
  5. Nilai tukar kurs mata uang negara tersebut terhadap mata uang Dollar US. Bila export-import dilakukan dalam Dollar.
  6. Harga-harga kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Mereka mengatakan bahwa sistem ekonomi (perbandingan proporsi BUMN, koperasi dan swasta) adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak menentukan keadilan dan pemerataan distribusi ekonomi dalam suatu negara.

Perbedaan Parameter Keadilan Antara Ekonomi Konstitusi Versus Kapitalisme

Jika dilihat kembali secara lebih cermat, suatu negara dikatakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasar pasal 33 UUD 45 dan Sila 5 Pancasila, maka berarti BUMN dan Koperasi memiliki peran dominan (90℅). Dominannya peran BUMN dan Koperasi ini akan membuat distribusi pembagian ekonomi negara menjadi adil dan merata.

Sebaliknya, bila negara tersebut memakai sistem ekonomi kapitalisme, berarti swasta (nasional dan asing) yang dominan (> 75℅). Dominannya peran swasta ini membuat negara menjadi tidak memiliki keadilan dalam mendistribusikan pembagian ekonominya, sekalipun pertumbuhan ekonomi (∆ GDP) naik. Karena sebagian besar GDP milik swasta (nasional dan asing) yang jumlahnya kurang dari 1℅ penduduk. Sementara sebagian besar penduduk (99℅) hanya kebagian kurang dari 25℅ bahkan lebih kecil lagi.

Jika pertumbuhan ekonomi naik, maka sudah pasti produktifitas naik, perputaran ekonomi meningkat. Namun belum tentu pengangguran berkurang dan kemiskinan menurun.

Apabila di dalam GDP, di mana GNP (kekayaan asli negara tersebut) lebih besar F (kekayaan asing di negara tersebut), dan sebagian besar (75℅) penyumbang GNP adalah BUMN, maka negara akan makmur. Tingkat kemiskinan dan pengangguran mengecil.

Apabila sebaliknya, GDP sebagian besar didukung swasta asing (F > 60℅) dan GNP (< 40℅), dan lebih-lebih bila BUMN hanya menguasai sebagian kecil (< 20℅), maka walaupun pertumbuhan GDP besar dan naik, timbul ketimpangan besar. Yang makmur hanya pemilik swasta asing dan swasta nasional. Dampaknya masih banyak pengangguran dan kemiskinan pada rakyat banyak.

Jika utang sedikit, otomatis beban rakyat membayar utang juga ringan, tidak ditekan dan dibebani pajak yang menyengsarakan rakyat, serta APBN tidak habis buat bayar cicilan utang dan bunganya.

Jika kurs mata uang negara tersebut terhadap Dollar, stabil dan menguat, otomatis perdagangan lancar, pengusaha dan rakyat memiliki kemampuan daya beli yang meningkat.

Jika harga dasar BBM dan listrik terjangkau, dan tidak naik terus menerus, maka biaya hidup rakyat ringan, biaya produksi dapat ditekan, keuntungan pelaku ekonomi (BUMN, koperasi dan swasta nasional) meningkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kita bisa menilai keadaan ekonomi makro suatu negara. Nah, dengan ekonometrik itu saja (yang pelakunya kini berada di elite pemerintahan) negara menjadi lemah. Mereka telah menjadi neolib yang malpraktek terhadap resep mereka sendiri.

Karena itu, mari kembali bergerak ke hulu. Mari mencari mata air jernih. Sudah terlalu lama berada kita di hilir. Beraktifitas bersama di kolam yang keruh, beracun dan menyesatkan.

Mari bergerak ke hulu.  Menuju pelosok Nusantara, menenggak nilai-nilai kearifan, menyantap kebeningan. Mari bergerak ke hulu. Menemukan nilai arif, menegakkan gotong royong, menghadirkan pertahanan identitas budaya bangsa sendiri.(*)

 

Penulis Resensi: Dr. M. Yudhie Haryono

 

Bagikan ya

Leave a Reply