Pelan dan pasti, negara ini telah masuk menjadi “negara swasta.” Negara swasta adalah “cucu haram” hasil pekawinan silang dari tiga serangkai: fundamentalisme pasar (neoliberalis), terorisme agama (neofundamentalis) dan fasisme ekonometrika (neotribalis). Bung Karno pernah memprediksi masalah ketiga serangkai ini. Puncak kulminasinya, saat kita tidak mengerti operasi dari tiga agensi tersebut. Pengertian Swastanisasi Negara Apa itu...Read More

Sejak 1999, aku melihat Pancasila sebagai ideologi yang mati segan hidup tak semangat. Pancasila sekarat oleh kolaborator: lokal dan internasional. Bagaimana ia bisa bangkit kembali?  Dalam konteks Pancasila, ia harus punya agensi yang mampu menjawab pertarungan dan ketegangan hidup yang melingkupi kita semua. Ia harus membuat tapak dan jejak yang tegas lagi jelas demi kegagahan...Read More

Di mana Pancasila saat menjamurnya feodalisme keluarga (di parpol), fasisme ekonomi (di neoliberalisme) dan terorisme negara (di oligarki)? Pertanyaan tersebut kini menghunjam kesadaran kita dalam berbangsa. Pantaskah Pancasila saat ini disebut masih ada, dari adanya realitas yang ada tersebut. Untuk melihat kembali keberadaan Pancasila tersebut, ada baiknya untuk kembali melihat tiga hal terkait Pancasila. Eksistensinya,...Read More

Harus diakui, sejak awal reformasi sampai sekarang ini masih terdapat sinisme yang kuat dalam masyarakat kita tentang Pancasila, apalagi ketika Pancasila dikatakan “sakti”. Hari-hari seputar 30 September dan 1 Oktober ini, warga Indonesia, khususnya Angkatan 45, kembali merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Dasar negara Indonesia ini disebut memiliki kesaktian karena dipercayHari-hari seputar 30 September dan 1...Read More

Di manapun kalian berada, kematian akan datang, kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh (QS/An Nisa’:78). Tetapi kini, tanpa dicabut nyawanya, yang muda dan mahasiswa sudah mati. Jauh sebelum mati sungguhan. Sebab, saat negara genting, kalian absen. Demo semenit. Teriak sehari. Bakar ban seminggu. Padahal rezim makin subur.   Saat ummat membutuhkan,...Read More

Mendiskusikan ekonomi politik konstitusi (constitutional political economics) ataupun konstitusi ekonomi adalah membincang lima masalah penting. Kelima masalah penting itu adalah sebagai berikut.   Pertama. Soal gagasan. Yaitu apa alasan dan bagaimana itu dikonstitusikan. Kedua. Soal kausalitas. Yaitu apa sebab dan akibat dari munculnya gagasan tersebut. Ketiga. Soal konsekwensi. Yaitu apa antisipasi plus solusi dari berbagai...Read More

Proses globalisasi tidak bisa dibendung oleh negara manapun. Termasuk di Indonesia. Sebagai akibatnya dalam sisi budaya misalnya, generasi muda lebih mengenal budaya lain dari budaya sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat didirikannya negara ini oleh para Bapak Pendiri Bangsa. Karena itu masih diperlukankah nasionalisme itu pada saat ini di tengah era globalisasi yang ada?...Read More

Ada 4 tujuan negara yan dimiliki Indonesia. Pertama. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua. Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara sebagai visi negara Indonesia tersebut diperkuat dengan nilai-nilai yang harus diikuti, salah satunya adalah Pasal...Read More

Tak ada kejahatan terbesar di dunia ini selain penjajahan (kolonialisme). Dan, tak ada kemuliaan yang lebih mulia selain jihad melawannya. Sebab, mereka mewariskan kerusakan maha dahsyat di semua lini rakyat. Maka wajar jika salah satu amanat konstitusi adalah menghapus penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Melalui penjajah tersebut, kita warisi...Read More

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk rekayasa demografis. Rekayasa demografis atau “demographic engineering” adalah sebuah kebijakan pemerintah mengubah konfigurasi demografis untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi maupun politik. Berdasarkan telusuran literatur, rekayasa demografis mulai diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 ketika 155 keluarga dipindahkan dari Bagelen, Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong Tataan di Lampung. Kebijakan...Read More